nusakini.com--Koordinasi Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diintensifkan. Terutama terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Terlebih ada beberapa pejabat kementerian yang jadi penjabat, pejabat sementara dan pelaksana tugas kepala daerah di daerah yang hendak menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sesaat sebelum berangkat ke KPK, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Senin (26/3). Kata Tjahjo, ia akan mengajak seluruh pejabat eselon I bertemu dengan KPK. Pertemuan untuk menguatkan koordinasi, sekaligus untuk mendapat arahan dari komisi anti rasuah terkait pencegahan korupsi. 

"Setidaknya untuk antisipasi kalau eselon I kami nanti akan bertugas sebagai pejabat gubernur. Yang mana harus selalu mengingatkan berpegang pada area rawan korupsi. Khususnya yang mencermati petahana-pertahana yang maju kembali dalam Pilkada, " katanya 

Menurut Tjahjo, sangat penting untuk terus mengingat para kepala daerah, yang maju lagi dalam Pilkada, untuk tidak menggunakan anggaran daerah. Mereka, juga harus terus diingatkan tentang mana saja area rawan korupsi. 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

"Area rawan korupsi yang harus dicermati, pertama perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi pajak, proses pengadaan barang dan jasa serta yang berkaitan dengan jual beli jabatan," ujar Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan, perlunya pemahaman terhadap area rawan korupsi harus terus diingatkan. Apalagi sekarang KPK, di tahapan Pilkada ini terus memonitor daerah. Misal, di Papua. Komisi anti rasuah terus memonitornya. 

"Dan saya yakin tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK dengan berbagai fungsi-fungsi pencegahan dan pembinaannya juga berada di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang kami tegaskan pada teman teman yang akan bertugas sebagai pejabat gubernur maupun para kepala daerah termasuk saya dan semua eselon I dan staf Kemendagri yang berjumlah 2200 orang tadi," katanya. 

Koordinasi juga kata Tjahjo, tidak hanya dengan KPK. Pihaknya juga terus mengintensifkan koordinasi dengan kepolisian. Terutama menjelang Pilkada ini. Koordinasi ini sangat penting, sebab pihak kepolisian yang punya pemetaan tentang area rawan konflik. Dan ini yang jadi pedoman jajaran aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah. 

"Kepolisian sudah punya pemetaan detail area area rawan konflik dan kepolisian diback up oleh TNI dengan tiga matra dan oleh BIN, kejaksaan dan lembaga masyarakat," katanya. 

Komunikasi dan koordinasi sangat penting. Termasuk juga dengan tokoh masyarakat, adat, pemuka agama dan elemen demokrasi serta kalangan media. Sehingga ketika ada riak yang menganggu proses konsolidasi demokrasi bisa cepat diantisipasi.(p/ab)